Bagaimana penerapan das sein dan das sollen pada kasus korupsi di atas, apakah sudah sesuai?

Bagaimana penerapan das sein dan das sollen pada kasus korupsi di atas, apakah sudah sesuai?

2. Bagaimana penerapan das sein dan das sollen pada kasus korupsi di atas, apakah sudah sesuai?
Jelaskan

2. Bagaimana penerapan das sein dan das sollen pada kasus korupsi di atas, apakah sudah sesuai?

Dalam ilmu hukum terdapat dua istilah yaitu das sollen dan das sein.

Yang dimaksud dengan Das sollen yaitu kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan das sein dianggap sebagai keadaan yang nyata.

Das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen.

Salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut.

 

Pembahasan:

DAS SEIN, adalah aturan hukum yang sifatnya umum. Bisa juga dinyatakan bahwa das sein memuat apa-apa yang dharapkan, dicita-citakan atau sesuatu yang diharapkan terjadi di dalam masyarakat.

DAS SOLLEN, adalah sesuatu yang secara nyata (sudah) terjadi dalam masyarakat, bisa bersesuaian dengan das sein atau pun tidak.

 

Adapun pada kasus korupsi dianggap sebagai keadaan yang nyata.

 

Untuk contoh lain terkait Das Sein dan Das Solen diantaranya adalah:
Das sollen: Seseorang yang terlibat utang piutang harus membayar utangnya sesuai kesepakatan yang ada.

Das sein: Membayar utang namun tidak tepat waktu, membayar utang berangsur-angsur, mangkir dan tidak membayar utang.

Contoh yang lainnya seperti Kasus Gejala Penyebaran Hoax

• Das Sollen:

1. Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap sebagai penyebar kebencian (hate speech) dan hoax di kalangan masyarakat.
2. Berbagai badan-badan yang dibentuk pemerintah tidak memberikan ratting pada media tertentu untuk mengecek kebenaran atas informasi. Hal inilah menjadi informasi bersifat sembrono yang berbedar di era kebebasan.

• Das Sein

1. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak memberikan efek jera sekaligus memberikan kesadaran di kalangan masyarakat. Hal ini lantaran fokus pemerintah hanya pada persebaran informasi palsu bukan pada peningkatan literasi masyarakat sehingga akurasi konten yang akan dibagikan, dapat dklarifikasi kebenaran, memastikan manfaat, baru kemudian menyebarkan.
2. Pemberian ranting kepada media sosial tertentu dengan disesuaikan pada dewan di pemerintahan akan memunculkan penilaian publik.